Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah

                Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah

Nama: Fika Nur Fajriyyah

Kode: 050


PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia dengan kewenangannya yang besar  dalam melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara ini, terutama dalam Hukum Tata Negara. Kedudukan konstitusi memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. UUD sebagai konsitusi nasional menunjukkan bahwa ia merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan bagi hukum lainnya.

Konstitusi merupakan pilar terdepan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi suatu negara berfungsi sebagai peta jalan tertinggi yang mengarahkan bentuk dan dinamika pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah baku untuk sistem pemerintahan yang dianut.


Tujuan Kajian

-Mengidentifikasi gagasan, dan karakteristik sistem pemerintahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

-Menganalisis berbagai literatur akademik tentang implementasi, dinamika, dan tantangan pemerintahan Indonesia dalam praktik ketatanegaraan.


RINGKASAN UUD 1945

* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pernyataan ini merupakan hasil amandemen, di mana sebelumnya kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara dan aspek kehidupan berbangsa serta bermasyarakat di Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan atas kekuasaan semata. 

* Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini mendasari kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya. 

* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan ini menekankan kemandirian badan peradilan agar bebas dari campur tangan pihak lain dan dapat menjalankan fungsinya secara objektif dalam menegakkan keadilan. 

* Pasal 27 UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara: Ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan tersebut. Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

ARTIKEL 1

Judul: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Penulis: Agus Dedi

Sumber: ojs.unigal.ac.id

Isi: 

Demokrasi    sebagai        sistem pemerintahan     yang     dianut     negara Indonesia    menginginkan    terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula. Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan  ideal  sesuai  dengan  harapan-harapandan    cita-cita    luhur    rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta    demokrasi    berupa    pemilihan pilkada  langsung  baik  pilkada  presiden danwakil    presiden,    kepala    daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota. Pilkada  tersebut  ternyata  sarat  dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi  citra demokrasi di Indonesia


ARTIKEL 2

Judul: Tantangan Implementasi Demokrasi dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada

Sistem Hukum Indonesia

Penulis: Ali Ukasah

Sumber: journal.stekom.ac.id

Isi: 

Implementasi  demokrasi  dalam konteks negara konstitusi Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi dengan praktik politik yang ada, tingkat korupsi yang tinggi, keterbatasan partisipasi politik masyarakat, dan tantangan dalam membangun lembaga-lembaga demokratis menjadi beberapa masalah utama yang perlu diatasi.

SINTESIS

Kedua artikel sama-sama membahas idealis demokrasi Indonesia dan mengungkap antara teori dan realita di lapangan. Artikel pertama fokus pada tanda-tanda yang merusak citra demokrasi, yaitu kecurangan dalam pilkada yang mengahcurkan esensi demokrasi. Sementara artikel kedua mengidentifikasi bahwa tantangan demokrasi Indonesia bersifat sistemik dan multidimensi, mencakup faktor-faktor seperti korupsi yang tinggi, partisipasi politik yang terbatas, dan lemahnya institusi demokrasi

REFLESI

Membaca sintesis dari kedua artikel ini menimbulkan refleksi kritis yang dalam tentang masa depan demokrasi Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi kita masih sangat rapuh dan berada pada persimpangan jalan.


DAFTAR PUSTAKA

Bunyi Pasal 27 Ayat 1 sampai 3 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. (2021, october 14). Retrieved from kumparan.com/.

Dedi, A. (2021, february 28). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASIDI INDONESIA. Retrieved from ojs.unigal.ac.id.

Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya. (2023, november 10). Retrieved from https://www.hukumonline.com/.

Ukasah, A. (2024, june 2). Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia. Retrieved from journal.stekom.ac.i.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA. (n.d.). Retrieved from mkri.id.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Mandiri 3

                                                              Pandangan terhadap Identitas Nasional PENDAHULUAN Pada penugasan kali ini, saya melakukan wawancara dengan  tema Identitas Nasional. Identitas Nasional merupakan sebuah elemen fundamental yang melekat erat dengan karakter bangsa dan menjadi fondasi utama dalam keutuhan Negara. Untuk melestarikannyal saat ini, dibutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ruby Dwi Haryanti untuk menggali pandangan nya mengenai topik ini. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada status kita bersama sebagai generasi  muda, yang perannya sangat krusial dalam melestarikan Identitas Nasional. Melalui wawancara ini, saya harap dapat bertukar perspektif ...
Baca selengkapnya
Gambar
  Fika Nur Fajriyyah (E50) Menjadi Mahasiswa yang Mewarisi dan Menghidupkan Semangat Kebangsaan   ABSTRAK Menjadi mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan status akademis di jentang pendidikan paling tinggi. Justru mahasiswa memegang peran kunci di era globalisasi saat ini. Terutama menyangkut semangat kebangsaan yang semakin lama semakin pudar jika tidak segera di pertahankan. Artikel ini akan membahas peran mahasiswa sebagai pewaris dan penumbuh semangat kebangsaan dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila   lalu dimanifestasikan melalui tindakan nyata. Mulai dari langkah kecil, seperti menggunakan produk lokal dan mengabdi untuk masyarakat sekitar. Pada akhirnya, semangat kebangsaan akan menjadi modal terpenting bagi mahasiswa untuk membangun Indonesia lebih maju dan berdaulat. Kata Kunci: Mahasiswa, Semangat kebangsaan, Nilai-nilai Pancasila, Indonesia Maju, Era digital   PENDAHULUAN Sebagai bangsa negara yang baik, sudah sepatutnya kita turut a...
Baca selengkapnya

Tugas Mandiri 4

 Judul: Melihat Keberagaman di Kampung Juraganan: Solidaritas yang bertahan di Tengah Arus Individualisme Lokasi Observasi: Jalan Kampung Rawa Nama: Fika Nur Fajriyyah E50 PENDAHULUAN Kampung Rawa bukan sekadar lokasi pemukiman,melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, dengan beragam manusia di dalamnya. Di lingkungan sederhana inilah, saya menyaksikan langsung praktik nyata dari kehidupan bertetangga yang diwarnai oleh keberagaman suku, agama, dan status sosial. namun dibalik itu, terselip sebuah fenomena yang menarik. Mengapa semangat gotong royong itu seakan tidak diturunkan kepada generasi muda yang cenderung hidup individualis?.  Oleh karena itu, Saya memilih lokasi ini bukan hanya karena kedekatan emosional, tetapi karena kekompleksitas sosial yang relevan dengan tema keberagaman dan persatuan. Melalui observasi ini, saya harap bisa mencari jawaban dari masalah ini, dan bisa merefleksikan diri saya terharap kejadian ini. TEMUAN OBSERVASI a. Contoh Positi...
Baca selengkapnya